Peningkatan Budaya Kerja Pegawai

Pegawai pemerintah baik ASN maupun P3K, perlu meningkatkan etos dan budaya kerja, khususnya dalam membangun kebiasaan disiplin dan rajin bekerja. Perbedaan budaya kerja tampak jelas antara pegawai di wilayah pelosok dengan pegawai di pusat pemerintahan. Pegawai di kota besar, terutama di ibu kota negara, umumnya memiliki kedisiplinan dan motivasi yang lebih tinggi karena lingkungan yang menuntut mereka bekerja secara teratur. Pegawai yang dimaksud disini mencakup mereka yang bertugas dalam urusan administrasi perkantoran, layanan kesehatan, serta layanan publik lainnya. Hal ini berbeda dengan guru atau dosen, yang jam kerjanya ditentukan oleh jumlah SKS atau jam mengajar dalam satu semester, meski mereka tetap bisa diberikan tugas tambahan. Jam kerja ASN maupun P3K di Indonesia relatif sama: Wilayah Indonesia Barat 07.00–15.00 WIB, sedangkan Wilayah Indonesia Tengah 08.00–16.00 WITA dan Wilayah Indonesia Timur 09.00-17.00 WIT. Namun, faktor eksternal seperti kemacetan seringkali mempengaruhi kedisiplinan pegawai, khususnya di kota besar. Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Jakarta tampak lebih sejahtera dibandingkan dengan daerah lain. Mereka umumnya merupakan pegawai berprestasi yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Tingginya biaya hidup di ibu kota mendorong mereka untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang baik dan halal. Dari sisi kepemimpinan, misalnya di Pemkot Jakarta Selatan, efektivitas manajemen lebih tinggi karena sistem penunjukan walikota dilakukan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta berdasarkan kompetensi dan pengalaman, bukan melalui mekanisme politik. Penunjukan ini didasarkan pada analisis jabatan dan kepangkatan, tanpa biaya politik yang membebani kandidat walikota. Pada masa Orde Baru, sistem penunjukan pejabat daerah dilakukan pemilihan melalui perwakilan DPRD. Namun, karena banyak masalah dalam praktiknya, sistem tersebut diganti melalui pemilihan langsung pascareformasi. Era Reformasi sendiri dimulai ketika Presiden Soeharto lengser dan dwifungsi ABRI dihapuskan. Inti dari reformasi adalah menolak praktik KKN di berbagai bidang serta menegakkan otonomi daerah. Pemilihan bupati maupun gubernur sejak itu dilakukan secara langsung oleh rakyat, sementara sebagian kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan ke daerah. Tokoh nasional yang berperan penting dalam gagasan otonomi daerah adalah Prof. Dr. Ryaas Rasyid, mantan Rektor IPDN Jatinangor dan salah satu putra terbaik Sulawesi Selatan, yang juga pernah menjabat Menteri Otonomi Daerah pada masa Presiden Abdurrahman Wahid. Penerapan otonomi daerah sempat berjalan baik, namun dalam perkembangannya muncul masalah baru, seperti munculnya “raja-raja kecil” di daerah. Banyak pemegang amanah di daerah lebih mengutamakan kepentingan tim suksesnya, sehingga pegawai yang tidak mendukung mereka bisa dimutasi atau diturunkan jabatannya tanpa alasan profesional. Budaya kerja pegawai di Pemkot Jakarta Selatan juga memiliki kekhasan, sedangkan di luar Jawa para pegawai terbiasa datang agak siang dan pulang lebih lambat dengan alasan mengganti waktu kerja yang hilang di pagi hari akibat kemacetan atau alasan lainnya. Namun, pola ini kurang produktif, karena efektivitas kerja justru lebih optimal di pagi hari ketika kondisi fisik tubuh kita masih segar. Idealnya, pegawai harus membiasakan diri hadir di pagi hari dan pulang sesuai jam kepulangan. Hasil kunjungan kerja rombongan Dinas Kesehatan Kota Makassar ke Pemkot Jakarta Selatan memberikan informasi bahwa kedisiplinan pegawai disana relatif tinggi dibandingkan dengan di daerah. Hal ini mungkin karena sangat berdekatan dengan pemerintah pusat serta adanya tunjangan kinerja yang lebih besar, sehingga para pegawai berupaya menjaga integritas dan mengurangi kebiasaan kurang baik. Sistem penunjukan pejabat Walikota di Pemkot Jakarta Selatan yang langsung dilakukan oleh Gubernur berdasarkan prestasi kerja membuat jalannya pemerintahan lebih efektif. Walikota yang terpilih kemudian memiliki kewenangan untuk mengangkat maupun memberhentikan kepala UPTD dan kepala bidang tanpa tekanan politik. Dengan demikian, kebijakan yang diambil murni berdasarkan kebutuhan pemerintahan, bukan janji kampanye. Perjuangan mahasiswa dalam beberapa pekan terakhir tampak hampir menyerupai Reformasi 1998. Aksi tersebut berdampak pada pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sampai dua kali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dalam bulan yang sama, yakni September 2025. Keberhasilan Reformasi 1998 pada masanya didukung penuh oleh salah satu mantan anggota MPR RI yang juga guru besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Bapak Prof. Dr. H. Amin Rais, dimana mahasiswa saat itu melakukan aksi dengan damai, tanpa anarkisme, serta tidak ada pihak luar yang menyusup. Peristiwa demonstrasi mahasiswa beberapa pekan lalu diduga disusupi oleh pihak tertentu. bahkan melakukan provokasi sehingga terjadi bentrokan dengan aparat keamanan dan melepaskan gas air mata yang membuat massa terpecah dan aksi berakhir ricuh dengan tawuran serta pembakaran fasilitas negara. Peristiwa pembakaran gedung DPRD di beberapa daerah di Indonesia kemungkinan besar juga dipicu oleh penyusup yang melakukan provokasi, dimana pada akhirnya negara harus menanggung kembali biaya perbaikan yang mengalami kerusakan yang pada dasarnya menggunakan anggaran negara. Tingginya utang luar negeri pemerintah selama ini dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran negara, baik untuk penanggulangan bencana alam maupun anggaran rutin tahunan dari berbagai sektor. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah agar perekonomian nasional dapat tumbuh sekaligus menekan ketergantungan pada utang luar negeri. Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto telah berupaya melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas pos-pos tertentu dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Selain itu, penghapusan Undang-Undang Omnibus Law membawa dampak positif bagi para petani dan buruh. Kebijakan ini mencegah masuknya pekerja asing yang berpotensi mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Dengan demikian, petani dan buruh dalam negeri memperoleh peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Berdasarkan hal tersebut, dapat diharapkan bahwa kesejahteraan masyarakat, khususnya kalangan petani dan buruh, akan semakin meningkat. Semoga tulisan ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi semua. Aamiin.